Perkembangan Terakhir Arah Koalisi Pilpres
Perkembangan terakhir penentuan arah koalisi kembali dimulai. Hari ini Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, dikabarkan gerah dengan beberapa manuver politik dari pihak-pihak tertentu yang hendak memecah belah partai-partai besar. Tentu saja tujuannya adalah melemahkan lawan-lawan yang akan bertarung di pemilihan presiden nanti agar sang pemenang bisa melenggang ke tampuk kekuasaan dengan sukses.
Namun, ia tidak menuduh siapa yang melakukan perusakan demokrasi yang gejalanya kini dialami oleh dua partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) serta menyusul Patai Golkar yang kini tengah "diacak-acak".
Ketiga partai ini sekarang sengaja ada yang memecahbelah, menekan dan menakut-nakuti kadernya dengan cara ditangkap atas tuduhan kasus-kasus lama. Yang terjadi sekarang adalah gejala yang sama di tiga partai di mana sejumlah kadernya melawan ketua umum partainya.
"Kita tidak ada budaya politik yang seperti ini. Artinya, demokrasi tidak dijalankan secara benar dan baik. Akan tetapi, segaja dipecah belah, ditaku-takuti, dan ditangkapi. Masa kasus 10 tahun yang lalu, dengan jumlah (kerugian) hanya beberapa juta, tiba-tiba dipersoalkan dan orangnya ditangkapi. Memang, secara hukum, kasus itu harus diproses. Tetapi, mengapa baru sekarang? Saya tidak mau berprasangka buruk menuduh," kata Kalla, dalam keterangan pers, seusai membahas surat 25 DPD Partai Golkar, yang mengajukan enam nama kader Golkar sebagai cawapres kepada Partai Demokrat, di Posko II Partai Golkar di Jalan Mangunsarkoro, Jakarta.
Dalam keterangan pers itu, hanya segelintir pengurus Partai Golkar yang mendampingi, yaitu Burhanuddin Napitupulu, Syamsul Muarif, Soemarsono dan dua anggota Dewan Penasihat Aburizal Bakrie dan Fahmi Idris.
Kalla mengakui sekarang ini, teman-temannya di Partai Golkar merasakan kekhawatiran seperti (ditangkap dan ditekan). "Nuansa itu sekarang dirasakan sejumlah partai politik. Jika kita (Golkar) pecah, justru kekhawatiran itu akan terjadi. Karena itu, harus kita lawan. Saya akan mencari siapa yang melakukan itu? Mengapa gejala perpecahan partai terjadi sekarang ini? Ada apa? "tanya Kalla kembali.
Ditambahkan Kalla, sekarang ini partainya tetap solid. "Teman-teman di sini juga solid ya?" tanyanya sambil melirik fungsionaris Partai Golkar yang menemani keterangan pers.
Ditanya adanya "musuh dalam selimut" di antara fungsionaris Partai Golkar yang membuat Partai Golkar terjadi seperti sekarang ini, Kalla hanya menjawab diplomatis, "Memang, bahwa ada rencana masing-masing, tentu itu wajar. Akan tetapi, kita harus menjaga soliditas partai. Itu penting."
Mengenai adanya surat DPD tersebut, Kalla mengatakan surat itu sebenarnya hanya untuk mengantisipasi jika Partai Golkar tidak bisa berkoalisi dan mengajukan capres sebagaimana ditetapkan Rapimnasus Partai Golkar baru-baru ini.
"Surat itu sebenanya juga mau menjaga soliditas partai, namun caranya tidak bisa seperti itu dan bukan di forum resmi," ujar Kalla.
Kalla menegaskan, dalam waktu satu atau dua hari lagi, Partai Golkar akan mengumumkan koalisi dan menetapkan capres dan cawapres Partai Golkar.
"Kalau kita sudah mengumumkan koalisi dan capres dan cawapres , tentu surat itu tidak berlaku. Karena kita sudah bekerja dan berkoalisi. Itu, yang akan kita laporkan kepada forum DPD dan pengurus lainnya. Insya Allah, Rabu (29/4) kita umumkan koalisinya. Mungkin, kita yang pertama akan mengumumkan capres dan cawapres sebelum yang lainnya," tambah Kalla.
Namun, ia tidak mau mengungkapkan Partai Golkar berkoalisi dengan siapa dan siapa capres dan cawapresnya. Ketika ditanya tindak lanjut pertemuan dengan PDI Perjuangan, Kalla mengaku mulai Selasa (28/4) pagi Tim 6 Partai Golkar dan PDI Perjuangan akan mulai bertemu membahas arah dan aspek koalisi.
Di sela-sela pertemuan itu, Kalla juga menerima utusan khusus Prabowo Subianto. Namun, pertemuan itu tidak diinformasikan secara terbuka, termasuk isi pertemuannya. Anggota Tim 6 Partai Golkar Simon Patrice Maurin mengatakan bahwa surat DPD itu terlalu cepat, karena yang dilakukan Kalla belum selesai. Seharusnya, DPD menunggu dengan sabar dan bersikap taat pada aturan partai.
Demikianlah perkembangan terakhir perpolitikan tanah air.
Namun, ia tidak menuduh siapa yang melakukan perusakan demokrasi yang gejalanya kini dialami oleh dua partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) serta menyusul Patai Golkar yang kini tengah "diacak-acak".
Ketiga partai ini sekarang sengaja ada yang memecahbelah, menekan dan menakut-nakuti kadernya dengan cara ditangkap atas tuduhan kasus-kasus lama. Yang terjadi sekarang adalah gejala yang sama di tiga partai di mana sejumlah kadernya melawan ketua umum partainya.
"Kita tidak ada budaya politik yang seperti ini. Artinya, demokrasi tidak dijalankan secara benar dan baik. Akan tetapi, segaja dipecah belah, ditaku-takuti, dan ditangkapi. Masa kasus 10 tahun yang lalu, dengan jumlah (kerugian) hanya beberapa juta, tiba-tiba dipersoalkan dan orangnya ditangkapi. Memang, secara hukum, kasus itu harus diproses. Tetapi, mengapa baru sekarang? Saya tidak mau berprasangka buruk menuduh," kata Kalla, dalam keterangan pers, seusai membahas surat 25 DPD Partai Golkar, yang mengajukan enam nama kader Golkar sebagai cawapres kepada Partai Demokrat, di Posko II Partai Golkar di Jalan Mangunsarkoro, Jakarta.
Dalam keterangan pers itu, hanya segelintir pengurus Partai Golkar yang mendampingi, yaitu Burhanuddin Napitupulu, Syamsul Muarif, Soemarsono dan dua anggota Dewan Penasihat Aburizal Bakrie dan Fahmi Idris.
Kalla mengakui sekarang ini, teman-temannya di Partai Golkar merasakan kekhawatiran seperti (ditangkap dan ditekan). "Nuansa itu sekarang dirasakan sejumlah partai politik. Jika kita (Golkar) pecah, justru kekhawatiran itu akan terjadi. Karena itu, harus kita lawan. Saya akan mencari siapa yang melakukan itu? Mengapa gejala perpecahan partai terjadi sekarang ini? Ada apa? "tanya Kalla kembali.
Ditambahkan Kalla, sekarang ini partainya tetap solid. "Teman-teman di sini juga solid ya?" tanyanya sambil melirik fungsionaris Partai Golkar yang menemani keterangan pers.
Ditanya adanya "musuh dalam selimut" di antara fungsionaris Partai Golkar yang membuat Partai Golkar terjadi seperti sekarang ini, Kalla hanya menjawab diplomatis, "Memang, bahwa ada rencana masing-masing, tentu itu wajar. Akan tetapi, kita harus menjaga soliditas partai. Itu penting."
Mengenai adanya surat DPD tersebut, Kalla mengatakan surat itu sebenarnya hanya untuk mengantisipasi jika Partai Golkar tidak bisa berkoalisi dan mengajukan capres sebagaimana ditetapkan Rapimnasus Partai Golkar baru-baru ini.
"Surat itu sebenanya juga mau menjaga soliditas partai, namun caranya tidak bisa seperti itu dan bukan di forum resmi," ujar Kalla.
Kalla menegaskan, dalam waktu satu atau dua hari lagi, Partai Golkar akan mengumumkan koalisi dan menetapkan capres dan cawapres Partai Golkar.
"Kalau kita sudah mengumumkan koalisi dan capres dan cawapres , tentu surat itu tidak berlaku. Karena kita sudah bekerja dan berkoalisi. Itu, yang akan kita laporkan kepada forum DPD dan pengurus lainnya. Insya Allah, Rabu (29/4) kita umumkan koalisinya. Mungkin, kita yang pertama akan mengumumkan capres dan cawapres sebelum yang lainnya," tambah Kalla.
Namun, ia tidak mau mengungkapkan Partai Golkar berkoalisi dengan siapa dan siapa capres dan cawapresnya. Ketika ditanya tindak lanjut pertemuan dengan PDI Perjuangan, Kalla mengaku mulai Selasa (28/4) pagi Tim 6 Partai Golkar dan PDI Perjuangan akan mulai bertemu membahas arah dan aspek koalisi.
Di sela-sela pertemuan itu, Kalla juga menerima utusan khusus Prabowo Subianto. Namun, pertemuan itu tidak diinformasikan secara terbuka, termasuk isi pertemuannya. Anggota Tim 6 Partai Golkar Simon Patrice Maurin mengatakan bahwa surat DPD itu terlalu cepat, karena yang dilakukan Kalla belum selesai. Seharusnya, DPD menunggu dengan sabar dan bersikap taat pada aturan partai.
Demikianlah perkembangan terakhir perpolitikan tanah air.
Post a Comment